MENEGAKKAN PARLEMEN LIMBUNG

Oleh Intsiawati Ayus

DEMOKRASI di Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman serius. Bertubi-tubi kasus memalukan yang terungkap di DPR telah menciptakan krisis kepercayaan bahkan kekecewaan publik yang mendalam terhadap lembaga legislatif tersebut. Bahkan lembaga negara ini seringkali tampak lebih mendahulukan isu tentang hak-haknya ketimbang kepentingan rakyat.

Jika kita sekali lagi kritis menelisik sistem parlemen negeri tercinta ini maka senyatanya asal-muasal segala masalah itu berawal dari anomali dalam sistem pembagian kekuasaan legislatif. Konstitusi negara saat ini cenderung inkonsisten dan tidak melembagakan adanya prinsip saling mengawasi secara seimbang antar cabang kekuasaan. Pembentukan perundang-undangan juga cenderung meneguhkan monopoli kewenangan DPR di parlemen. Tak heran, jika kemudian terbuka peluang terhadap beragam bentuk abuse of power dan suburnya praktek mafia.

Berapa banyak kasus-kasus kontroversial yang merugikan bangsa dan negara baik secara moril maupun materil akhirnya hanya berujung pada kompromi politik belaka. Lahirnya keputusan dan pernyataan elit yang bertentangan dengan kehendak rakyat meneguhkan sinyalemen oligarki parpol yang jelas-jelas melapukkan fondasi demokrasi. Parpol-parpol di parlemen kini terjebak politik transaksi untuk saling mencari kesalahan dan atau saling memproteksi kesalahan guna menjaga kelangsungan eksistensi elit politik dalam kancah kekuasaan nasional.

Realitas empiris menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi kelumpuhan sistem checks & balances yang akut dalam sistem parlemen. Desain dan proses politik Indonesia saat ini secara formal masih didominasi secara penuh oleh mereka yang duduk di kursi DPR. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya proses ‘saling imbang saling kontrol’ sehingga daulat rakyat-lah yang dimenangkan karena di sanalah sumber legitimasi tersebut.

Krisis kepercayaan publik yang terjadi saat ini merupakan efek dari sistem parlemen yang limbung. Prinsip checks and balances dinafikan sehingga salah satu kamar parlemen nasional menjadi monopolistik dalam kebijakan. Alhasil, kamar tersebut kemudian menjadi sarang masalah yang meruntuhkan stabilitas bernegara dan perusak bagi tatanan yang telah dibangunnya sendiri.

Sharing Kewenangan Parlemen
Dengan demikian, jelaslah bahwa dorongan untuk mendudukkan para wakil daerah (DPD) pada porsi selayaknya bukanlah untuk kepentingan sepihak tapi merupakan bagian dari rasionalitas demokrasi. Di samping prinsip persamaan hak dan kesetaraan, fakta politik telah menunjukkan bahwa sistem parlemen dua kamar yang seimbang dibutuhkan guna menciptakan fondasi bernegara yang lebih kukuh serta pemerintahan yang lebih terjaga integritasnya.

Di sisi lain, upaya penyeimbangan parlemen juga terkait penguatan lembaga legislatif guna mendukung kinerja yang lebih efektif. Sebagaimana diketahui kinerja legislasi DPR sejauh ini begitu amat rendahnya. Target rancangan UU yang tercapai masih jauh dari program legislasi yang dicanangkan. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi (3/04) pernah melontarkan kritik bahwa anggota DPR mulai dari 2004 sampai sekarang belum banyak menghasilkan sesuatu untuk Indonesia. Adhie bahkan menantang untuk menunjukkan UU mana yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks saat ini semakin membutuhkan badan legislatif yang berfungsi lebih efektif dan maksimal. Wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) sudah saatnya membangun kebersamaan. Dengan adanya sharing kewenangan, DPD bisa bersinergi dengan DPR secara signifikan dalam meningkatkan produktifitas Undang-Undang di parlemen terutama terkait legislasi yang berimplikasi langsung terhadap hubungan pusat-daerah, persoalan otonomi daerah, pengawasan, serta anggaran daerah.

Mengawal Otonomi dan Fiskal Daerah
Lemahnya upaya dan kinerja DPR dalam mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan lokal dalam berbagai kebijakan nasional juga turut menciptakan kekecewaan yang berkepanjangan dari daerah-daerah. Sementara itu, Meski terpenjara batas kewenangan, kehadiran DPD selama ini telah mengisi berbagai peran yang dibutuhkan daerah serta telah memberikan banyak makna bagi keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah. DPD selama ini senantiasa berkomitmen dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah dalam proses penyusunan legislasi.

Upaya-upaya mediasi konflik lokal, penyerapan dan dukungan aspirasi, serta dalam membuka ruang akses daerah terhadap pengambil kebijakan di pusat adalah di antara peran-peran nyata yang dijalankan DPD selama ini. DPD juga telah berhasil memperjelas kedudukannya sebagai representasi wilayah melalui kemitraan kerja yang harmonis dengan seluruh entitas daerah.
Sebagai pengawal wilayah atau teritorial, DPD RI selama ini dituntut untuk lebih menguasai persoalan yang dihadapi daerah. DPD memiliki tugas dan kewajiban yang relatif besar untuk mendorong kemajuan daerah dan membantu realisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu ke depan, perlu dirumuskan adanya rumusan pelaksanaan fungsi anggaran yang melibatkan DPD.

Urusan fiskal nasional dan fiskal daerah selayaknya dilakukan split pembahasan; fiskal nasional adalah ranah DPR sedangkan fiskal daerah selayaknya menjadi ranah DPD. Dengan begitu, DPD yang juga terlibat dalam Musrembang dapat secara langsung berperan mewakili daerah dalam perdebatan pembahasan anggaran nasional mengenai mana anggaran yang akan dibiayai melalui APBN atau APBD. DPD juga menjadi pengawas langsung terhadap fungsi alokasi dan distribusi terhadap Dana Transfer di daerah sehingga bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya mafia anggaran dan korupsi di daerah.

Tak syak lagi, sejak kelahirannya DPD memiliki relevansi dan urgensi yang signifikan dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan khususnya terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Frase terkenal Tip O’Neill ‘all politics is local’ merangkum prinsip bahwa keberhasilan para politisi terkait langsung dengan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal. Wallaahu a’lam.

??????

IRONI DAERAH PENGHASIL

Oleh Intsiawati Ayus

 

MESKI konstitusi negara dalam Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945, telah mengamanatkan agar pembagian hasil SDA antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil, namun panggang makin jauh dari api. Kesengsaraan makin merendam daerah-daerah kaya penghasil SDA. Berlimpahnya kekayaan alam kini tak lagi bisa dilihat sebagai berkah justru menjadi sumber bencana.

Menyaksikan munculnya beragam petaka di daerah, seperti erosi, abrasi, banjir, pencemaran, pendangkalan, dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya, Bernalus Saragih, seorang peneliti di Kaltim yang mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional Denhag menyebutkan bahwa eksploitasi SDA bagaikan alat ‘genosida sistematis’ bagi daerah penghasil. Secara perlahan dan pasti wilayah-wilayah yang dikeruk kekayaan alamnya menghadapi masa depan yang suram.

Di bawah bayang-bayang untuk membiayai sendiri rehabilitasi dan restorasi lingkungan jangka panjang, beban hidup penduduk tempatan terus bertambah. Degradasi hutan dan deflasi SDA yang terjadi telah mengakibatkan lenyapnya sumber-sumber mata pencaharian hidup sehari-hari. Bahkan, mata air pun rusak dan tercemar, sehingga air yang seharusnya barang publik kini harus dibeli. Pencemaran juga memberi andil dalam menurunkan produktifitas SDM dan tingkat kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, rusaknya infrastruktur publik, terutama jalan raya yang diakibatkan lalu-lalang kendaraan-kendaraan berat telah menjadi penyebab naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Saat ini di Riau saja hampir 1000 km jalan nasional penuh lubang dan lumpur, bahkan lebih dari 50 km di antaranya lebih layak disebut kubangan kerbau. Tambah lagi, sebagai salah satu propinsi penghasil energi terbesar di Indonesia, Riau mengalami ironi yang sama dengan Kalimantan Timur yang hingga kini belum terbebas dari krisis listrik dan langganan krisis pasokan BBM.

Ketidakadilan terhadap daerah penghasil terlihat begitu masif dan nyata jika dilihat dari angka-angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di kawasan pedalaman atau pinggiran. Pemerintah pusat lupa bahwa di tengah kemiskinan itu, rakyat pulalah yang harus menanggung dan membayar segala dampak lingkungan dan beban sosial-ekonomi. Sementara itu, kontribusi kesejahteraan berupa tersedianya lapangan kerja atau kesempatan berusaha bagi masyarakat tempatan pun ternyata nilainya tak sepadan. Hanya sedikit saja masyarakat tempatan yang bisa ditampung menjadi buruh, dan berapa orang yang bisa mencapai tingkat midle management? Malah dalam banyak penelitian, sektor migas telah menciptakan disparitas ekonomi yang tajam, antara kaum pekerja dan masyarakat pedalaman.

Gagalnya Welfare State
Padahal, negara seharusnya bisa menjamin bahwa keseimbangan, pemerataan, dan kemakmuran daerah-daerah yang SDA-nya berlimpah agar dapat tercapai semaksimal mungkin. Jika semua itu tidak tercapai berarti negara telah gagal. Prinsip negara sejahtera (welfare state) yang dianut Indonesia sesuai sila Kelima Pancasila dan dieksplisitkan dalam konstitusi (pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945) juga telah mengamanatkan tanggungjawab yang besar kepada pemerintah untuk berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukan pada pertumbuhan ekonomi. Hal di atas mengandung konsekuensi bahwa kesejahteraan penduduk asli dan wilayah tempatan yang dieksplorasi dan eksploitasi sudah seharusnya menjadi prioritas pertama di banding yang lainnya.

Angka pertumbuhan ekonomi Riau kini boleh jadi melesat di banding daerah-daerah lain, tapi lihatlah jurang kesenjangan yang kian menganga lebar. Lebih dari puluhan tahun kekayaannya dihisap, seberapa besar perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di daerah yang kawasannya dieksplorasi dan eksploitasi?

Celakanya, aturan turunan yang dibuat justru tidak berpihak pada daerah. Karut marut UU terkait kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di daerah menjadi sumber masalah yang memprihatinkan. Bagai gula dirubung semut, puluhan tahun ratusan triliun SDA diangkut oleh gerombolan mafia Jakarta dan yang disisakan bagi daerah hanya lubang dan debu.

Saat ini ada 18 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai daerah penghasil SDA. Meski daerah penghasil utama seperti Riau atau Kaltim tidak dikategorikan istimewa seperti Aceh atau Papua, tetapi pada hakikatnya keistimewaan itu sudah inheren di dalamnya. Selama ini Riau sudah mengorbankan dirinya menjadi bagian dari NKRI. Sepanjang Indonesia merdeka, donasi yang telah diberikan Riau terhadap negeri ini lebih dari cukup bahkan terasa irasional.

Berdasarkan data dari Komisi C DPR-RI, selama tahun 2010 lalu saja hasil SDA yang dikeruk dari Riau untuk kantong APBN mencapai lebih dari Rp. 310 triliun, sementara itu yang diterima Riau sendiri, tahun itu tak sampai 3 triliun atau hanya sekitar 1 persen saja. Bayangkan jika angka-angka itu dirata-ratakan kemudian dikalikan selama sekian puluh tahun?

Upaya DPD RI
Dalam waktu dekat anggota DPD RI daerah penghasil migas (Sumsel, Riau, Kepri, Jatim, Jateng, dan Kaltim) dengan dimotori oleh Propinsi Kalimantan Timur, bersama-sama akan melakukan upaya Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi RI. Rencana JR tersebut terkait pasal 14 ayat E dan F UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 yang dilahirkan secara tergesa-gesa dan masih kuat semangat sentralistik dalam banyak hal menunjukkan indikasi yang nyata dalam menciptakan petakan sekaligus melemahkan kinerja daerah penghasil. Di samping terjadi inkonsistensi dalam regulasi, proporsi bagi hasil pusat-daerah hingga saat ini jauh dari cerminan keadilan partisipatif. Bahkan menurut Hamid Padu, ekonom dari Universitas Hasanudin, selama 10 tahun terakhir ini rasio DBH terhadap penerimaan negara tidak pernah mencapai prosentase sebagaimana diamanatkan UU 33/2004, yaitu 15,5 persen, melainkan rata-rata hanya mencapai 8,48 persen saja.

Penghapusan DAU bagi daerah-daerah penghasil Migas juga tentu saja telah merugikan daerah penghasil yang terpaksa harus mencari sumber pendanaan lain untuk menomboki anggaran yang selama ini bersumber dari DAU tersebut. Formula DAU yang dibuat secara keliru oleh para akademisi non-daerah penghasil, tampak seperti akal-akalan pusat, ‘mengisi saku yang kanan, saku yang kiri dibolongi.’

Rendahnya keberpihakan pemerintah pusat terhadap porsi dana transfer dalam APBN ini tercermin dari gambaran rasio dana transfer yang diekspose semakin meningkat setiap tahun dan lebih besar dibanding belanja pemerintah pusat. Padahal, jumlah total yang di-rasio-kan sebenarnya telah dikurangi berbagai komponen belanja pemerintah dan total dana transfer ke daerah masih jauh presentasenya di banding belanja pusat.

Peran Daerah Dalam Kebijakan SDA
Sejalan dengan kehendak daerah penghasil migas yang mewacanakan uji sahih terhadap UU No.33/2004, Komite II DPD RI merasa perlu untuk melakukan koreksi total terhadap salah satu sumber inti masalahnya, yaitu UU No.22/2001 tentang Migas yang kebetulan saya ditunjuk untuk memimpin Panitia Kerja revisi UU tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka penjaringan aspirasi untuk inventarisasi masalah RUU Migas bersama Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dan Masyarakat Migas Indonesia (MMGI) di Jakarta pada Bulan Mei 2011 lalu Kami menerima sejumlah masukan di antaranya permintaan tentang adanya bab khusus tentang peranan daerah. Memang dalam UU tersebut ada satupun bab bahkan pasal yang memberikan kewenangan atau hak kepada daerah.

Meski penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, kemudian juga keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan, namun tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya. Sebab, kewenangan yang sudah selayaknya diserahkan kepada daerah terutama terkait pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha tidak diatur dalam UU te
rsebut. Padahal daerahlah yang menanggung segala dampak dan resiko dari adanya kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas. Sungguh tak heran jika jurang kesenjangan kewenangan yang begitu tinggi ini telah menciptakan problematika serius di daerah.

Bagaimanapun, perjuangan advokasi yang nyata terhadap sektor-sektor strategis merupakan isu pokok yang harus terus digesa dalam rangka meningkatkan pemerataan hasil kekayan alam di Indonesia terutama pada daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Wallahu a’lam. Insya Allah.

??????

ADVOKASI OTSUS

Oleh Intsiawati Ayus

 

OTONOMI KHUSUS digaungkan kembali. Ribuan massa kemarin semarak berbodong-bondong dan berkumpul untuk menyuarakan keinginan yang sempat mengendap sebagai wacana itu. Gerakan ini katanya bukanlah gerakan latah-latahan dan prakarsa sepihak. Mereka optimis bahwa Otsus bisa memberi jalan untuk mempercepat tingkat kesejahteraan Riau. Katanya pula Otsus adalah suatu keinginan yang wajar mengingat kesejahteraan rakyat di propinsi yang kaya SDA ini tak jua tampak. Masyarakat Riau selama ini masih tertinggal dalam bidang pendidikan dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Di balik itu, pro-kontra dan interpretasi yang berbeda berkembang di kalangan elit lokal sendiri tentang makna Otsus ini. Apa itu sebenarnya Otsus? Ketika tercetus penawaran Otsus kepada Aceh di era Gus Dur, ada empat alternatif yang ditawarkan pemerintah pusat. Pertama, Otsus dalam pengertian pemberian kewenangan mutlak dari pusat kepada daerah, yaitu dalam bidang pertahanan, fiskal, moneter, peradilan, keagamaan dan hubungan luar negeri. Kedua, Otsus dalam arti pemberlakuan khusus dalam hal-hal tertentu. Ketiga, Otsus dalam pengertian otonomi penuh di tingkat propinsi. Dan keempat, Otsus dalam pengertian penyerahan wewenang lebih luas dari otonomi pada umumnya.

Pada masa Presiden Megawati UU Otsus Aceh barulah dikeluarkan dengan merujuk alternatif keempat. Dan dalam UU 18/2001, fungsi-fungsi lembaga adat seperti Wali Nangroe, dan Tuha Nangroe, kemudian konsep mukim dan gampong yang lekat selama berabad-abad dalam pranata sosial Aceh serta pemberlakuan syariat Islam melalui Mahkamah Syariah serta tambahan PAD dari zakat. Pada perkembangan selanjutnya kebijakan Otsus ini banyak dipengaruhi oleh kesepakatan damai RI-GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005.

Kalau kita lihat dalam UU 21/2001 definisi Otsus Papua sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Propinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks Papua Otsus ini dilatarbelakangi bukan sekadar kesenjangan hidup masyarakatnya tetapi juga persolan hak-hak dasar penduduk asli, persoalan HAM dan hak kesejarahan sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Di samping itu kita melihat rakyat Papua adalah sebuah rumpun dari ras Melanesia yang memiliki ciri-ciri fisik, adat, dan kultur yang kontras dengan rakyat Indonesia di belahan lainnya.

Bagaimanapun, Otsus bukanlah hadiah Pemerintah Pusat. Jika melihat aspek historis, gejolak, darah dan pengorbanan rakyat di Aceh dan Papua, maka hak Otsus ini sudah jelas berasal dari proses sejarah yang panjang dan amat kompleks yang terkait asal-usul historis, geopolitis, kultural. Lebih-lebih Otsus yang diperoleh ini bukan hanya tuntutan rakyat saja tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan dunia internasional. Sedangkan jika membaca dan mendengar argumen yang disampaikan oleh gerakan Otsus di Riau, sudah pasti akan dipandang lemah alasan-alasannya oleh Pusat.

Baiklah, Riau memang memberikan kontribusi yang besar terhadap APBN. Tetapi harus diingat bahwa Riau belum merdeka, kita masih berada dalam wilayah NKRI. Pusat sudah pasti akan mengajukan argumen tentang keseimbangan keuangan pusat-daerah berikut pembagiannya yang sudah diatur dalam UU. Dan, dalam spektrum yang lebih luas harus dilihat pula kepentingan negara, bukan hanya untuk kepentingan daerah saja. Seperti itulah pandangan Pusat.

Misi Riau saat ini adalah ‘Masyarakat Riau sejahtera lahir dan batin sesuai Visi Riau 2020. Untuk sejahtera lahir dan bathin apakah perlu Otsus? Oh ya kita perlu anggaran yang besar.
Kalau bicara anggaran tentu relatif. Kenapa selama ini APBD bertambah terus tatapi kemiskinan juga bertambah …. Bukankah seharusnya berbanding terbalik? Lantas kemana larinya? Kemudian tentang belanja publik yang dikeluarkan pemerintah daerah, apakah uang yang kini diperoleh telah seimbang porsinya bagi fasilitas dan pelayanan publik? Kalau kita lihat Buku Lintang seharusnya banyak sudah capaian yang dihasilkan, tetapi nyatanya? Meminjam istilah Ongah (Tabrani Rab), malah lintang pukang.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah tentang akuntabilitas dana publik dengan hierarki pertanggungjawaban yang ada, bagaimanakah pertangungjawaban pemerintah daerah selama ini? Faktanya: hmmm … carut marut! Apakah benar dengan uang yang banyak kita siap??? Sedang yang sedikit saja sudah amburadul? Sama dengan omong kosong kita memperjuangkan Oootthh … Otsus … (awas terpeleset … ), sedangkan yang dari dana yang ada saja kita tak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Sampai saat ini kita belum mendapatkan para pemangku daerah/pemangku jabatan dari orang pilihan yang amanah dan memiliki pikiran canggih.

Mari kita lihat Gorontalo. Gorontalo dulu dicibir secara sinis, kini lompatan yang jauh sudah dilakukan. Pada awal pembentukannya banyak sekali yang pesimis bahwa propinsi baru yang PAD-nya hanya 7,5 miliar dan per kapitanya tak lebih dari Rp. 2 juta per tahun, akan bisa mandiri. Ketika itu tak sedikit yang memprediksikan bahwa dalam waktu yang tidak lama Gorontalo akan dikembalikan ke propinsi induknya Sulawesi utara. Tapi apa yang terjadi? Gorontalo kini menjadi daerah mandiri yang memiliki perkembangan terpesat di tanah Sulawesi.

Sebuah hasil yang menakjubkan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Fadel Muhammad ketika itu grafik perekonomian Gorontalo tumbuh secara pesat bahkan mengalahkan standar pertumbuhan ekonomi nasional: dari 5,1% di tahun 2000, 6% 2002, 6,7% 2003, 7,3% pada tahun 2004. Tidak sampai situ saja, Fadel juga mengembangkan kapasitas manajemen kewirausahaan dan IT untuk membenahi sistem keuangan daerah. Hasilnya? Gorontalo berdasarkan hasil audit BPK mendapat predikat ‘wajar tanpa pengecualian’. Sebuah prestasi yang belum bisa dicapai oleh propinsi lainya.

Jangan sampai perjuangan Otsus digunakan sebagai instrumen kamuflase untuk memelihara posisi politik atau meraih peluang ekonomi yang lebih besar saja. Atau pula dijadikan cover pemerintah daerah untuk menutupi kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan daerah. 
Persolan Otsus bukan masalah setuju atau tidak setuju. Siapa yang tidak ingin porsi bagi hasil Riau menjadi lebih besar? Bagi penulis hal ini lebih menyangkut masalah formula dan cara saja. Pemerintah pusat tak akan begitu saja mengabulkan Otsus hanya karena alasan keinginan bagi hasil yang lebih banyak. Kita bisa melakukan cara-cara alternatif melalui advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat, seperti memperjuangkan Undang-undang agar DAU dan DBH bisa kembali ke daerah semaksimal mungkin.

Kemudian yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Riau. Propinsi Riau harus menunjukkan prestasi daerah terlebih dahulu seperti Gorontalo tadi. Dengan menunjukkan hasil yang nyata melalui keberhasilan dalam menerapkan pola otonomi daerah yang unggul maka pemerintah pusat dengan sendirinya akan memberikan perhatian khusus. Bagaimanapun, dengan adanya keberhasilan daerah maka pemerintah pusat bukan saja akan memberikan kebijakan khusus bahkan mungkin pula transfer of authority untuk bidang-bidang tertentu.

Dalam konteks perjuangan hak-hak Riau, pilihan akhir yang menjadi kesepakatan Kongres Rakyat Riau II adalah pilihan ‘Riau Merdeka’. Logikanya, tuntutan Otsus ini adalah langkah mundur, bargaining position kita terhadap Pusat artinya justru semakin lemah.

??????

AMANDEMEN YANG KABUR

Oleh Intsiawati Ayus (Dimuat di Harian Jurnal Nasional)

 

BELAKANGAN ini muncul banyak wacana bahwa UUD 1945 amandemen ternyata tidak berhasil menciptakan suatu kondisi pemerintahan yang efektif bagi bangsa ini. Ada banyak masalah baru yang menyiratkan kondisi bahwa kita tengah menghadapi suatu krisis konstitusi. Krisis ini tak lepas dari banyaknya segi kelemahan dan kecacatan dalam amandemen pertama hingga keempat, baik itu dari segi substansi maupun dalam pola perubahannya.

Jika menilik hasilnya, perubahan UUD 1945 sepertinya hanya bersifat tambal sulam saja, tidak komprehensif, dan cenderung fragmentaris. Tak heran jika kemudian muncul opini bahwa UUD 1945 amandemen tidak lagi memiliki jiwa konstitusi kenegaraan, paradigma yang jelas, serta konstruksi nilai yang tegas.

Apabila menilik prosesnya, perubahan UUD 1945 pertama hingga keempat cenderung dilakukan secara tidak transparan dan partisipatif. Kala itu subyek yang melakukan perubahan adalah para anggota MPR yang notabene lebih banyak berasal dari partai yang sarat dengan agenda politik jangka pendek dan kepentingan sesaat. Dominasi sikap reaktif terhadap masa lalu terkait euforia reformasi yang sedang berlangsung diperburuk pula oleh keterbatasan kompetensi legislasi dari para wakil rakyat. Walhasil, lahirlah sebuah produk konstitusi seperti sekarang ini, produk konstitusi yang cacat.

Bagaimanapun, sebuah konstitusi yang cacat akan memiliki dampak yang buruk terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Krisis konstitusi jelas memberikan pengaruh bagi terjadinya disharmoni kekuasaan yang ujung-ujungnya adalah munculnya kembali kekuatan-kekuatan yang jauh dari harapan reformasi. Untuk itulah maka pengajian kembali terhadap UUD 1945 amandemen sebelum dilakukan amandemen berikutnya menjadi sesuatu yang mendesak sifatnya.

Jika kita kembali menelusuri ke belakang, upaya pengajian terhadap UUD 45 hasil amandemen ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Komisi Konstitusi. Kelahiran Komisi Konstitusi dibidani oleh MPR RI hasil Pemilu 1999 dengan Ketetapan MPR RI No.1/MPR/2002 dan Ketetapan MPR RI No. 4/MPR/2003 yang secara gamblang menjelaskan tentang tugas Komisi Konstitusi, yaitu melakukan pengajian secara komprehensif terhadap UUD 1945.

Celakanya, tugas mulia komisi yang beranggota 31 pakar/akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini bukan saja dijebak sejumlah koridor sempit penugasan tapi juga pada akhinya mendapat penolakan dalam Rapat Ke-5 BP MPR, PAH I. Semua hasil kerja konstitusi dianggap PAH I tidak sesuai lagi dengan ‘penugasan’ MPR dan telah keluar dari koridor tugas dan pengertian ‘pengajian’ yang diamanatkan kepadanya. PAH I BP MPR bahkan menganggap bahwa hasil kerja Komisi Konstitusi tersebut kurang mencerminkan prinsip-prinsip sebuah kajian ilmiah-akademis.

Nah, seperti apakah hasil kerja Komisi Konstitusi yang ditolak MPR tersebut? Sebagai pemilik kedaulatan, meski hasil kerja Komisi Konsitusi tersebut telah ditolak oleh MPR, sudah semestinya rakyat tetap memiliki akses untuk mengetahui hal tersebut. Sebagai anggota DPD, terkait wacana amandemen kelima, ada baiknya penulis paparkan di sini pandangan kajian Komisi Konstitusi tentang sistem bikameral yang saat ini diterapkan di negara kita.

Dalam perdebatan pada sidang-sidang Komisi Konsitusi muncul 3 alasan perlunya MPR menjadi lembaga perwakilan dengan sistem bikameral, yaitu:

Pertama, kebutuhan akan pembenahan sistem ketatanegaraan sehubungan dengan berbagai masalah yang terjadi pada sistem yang lama. Keberadaan utusan daerah dan utusan golongan disamping tidak memiliki fungsi yang efektif juga tidak memiliki orientasi yang jelas dalam mewakili rakyat daerah dan golongan. MPR juga dianggap memiliki kekuasaan yang rancu dalam sistem presidensial karena bisa menjatuhkan presiden melalui mekanisme Sidang Istimewa.

Kedua, kebutuhan untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah secara struktural. Dengan adanya dewan yang secara khusus merepresentasikan wilayah-wilayah maka diharapkan kepentingan masyarakat di daerah akan terakomodasi oleh insitusi formal di tingkat nasional.

Ketiga, kebutuhan bagi reformasi Indonesia saat ini untuk mulai menerapkan sistem checks and balances dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bikameral) maka diharapkan lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya dengan lebih baik.

Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang kekuasaannya tidak terbatas, tapi kini kewenangan MPR begitu terbatas (lihat pasal 3, 6A, 7B, 8 dan 37 UUD 1945 dan dipertegas dalam pasal 11 (sub a-f) UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan). Kontras dengan itu, MPR tidak bisa disamakan lagi dengan sistem bikameral negara lain, seperti Congress (AS), Parliement (Inggris) atau Staten General (Belanda), karena MPR telah memiliki kewenangan untuk menetapkan konstitusi.

Hingga saat ini, masih terdapat penafsiran yang berbeda dari para ahli tatanegara apakah MPR sungguh-sungguh menerapkan sistem bikameral atau tidak. Perbedaan penafsiran ini timbul karena dalam definisi MPR (pasal 2 ayat 1) disebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Jika merujuk definisi tersebut, bagi Komisi Konstitusi, MPR ini tak lain adalah badan perwakilan dengan komponen anggota DPR dan DPD.

Jika lembaga MPR terpisah dari DPR dan DPD dan bukan merupakan gabungan kedua lembaga tersebut, berarti negara kita menganut sistem yang mirip dengan sistem bikameral Jerman yang memisahkan Bundestag dan Bundesrat. Hanya saja karena kita tidak menganut sistem federal maka sistem bikameral kita bersifat ‘quasi federal’. Dalam hal ini Komisi Konstitusi mengutip Ketua MA, Prof. Dr. Bagir Manan, yang menyatakan bahwa tidak mengetahui dasar pemikiran apa yang meletakkan MPR dan DPR sebagai dua badan perwakilan tingkat pusat yang terpisah. Jika dianalogikan dengan Soviet tertinggi maka tetap berbeda, karena Soviet Uni dan Soviet Kebangsaan adalah dua unsur Soviet tertinggi yang tidak terpisah satu sama lain. Sementara itu, di dalam UUD juga tidak ditentukan relasi antara DPR dan DPD, apakah sebagai hubungan antar-kamar ataukah hubungan ‘antar-kelompok anggota’ di bawah naungan MPR. Jika tidak diatur maka menurut Komisi Konstitusi MPR merupakan parlemen unikameral dengan keanggotaan ganda (utusan partai-partai dan utusan daerah-daerah). Artinya, kecuali soal penghapusan utusan golongan, dalam kenyataannya tak ada perubahan yang signifikan dari kondisi sebelum dilakukan amandemen UUD 1945.

Sementara dari jumlah keanggotaan, wewenang, serta kedudukan antara DPR dan DPD yang tidak setara mencerminkan bahwa bentukan lembaga MPR hasil amandemen UUD 1945 lebih bersifat ‘quasi bicameral’ dalam sebuah negara federal. Di samping itu, mekanisme pengambilan keputusan, relasi antar-kamar MPR, serta perbedaan sistem pemilihan menegaskan tentang bentuk bikameral asimetrik (asymmetric bicameralism) di mana DPD menjadi pihak minoritas dalam hal pengambilan keputusan. (Salah satu anggota PAH I BP-MPR menyatakan bahwa sistem MPR yang dianut adalah sistem bikameral yang lunak (soft bicameral)—ini pendapat yang jelas lucu).

DPD bukan saja dibatasi dalam dalam hal pengambilan keputusan tapi juga dalam hal relasi. Jika kita melihat pola hubungan baru yang bersifat asimetrik antara tiga lembaga, yaitu presiden, DPR dan DPD dalam proses legislasi maka menurut Komisi Konstitusi akan berpotensi memacetkan legislasi. DPR hanya berelasi dengan presiden saja karena DPD hanya dilibatkan oleh DPR, itupun dalam hal dan prosedur tertentu saja sehingga relasi DPD hanya terjadi dengan DPR saja. Sementara itu dalam pola inter-kameral sendiri, yang terjadi hanyalah ‘arena’ joint session saja. Misalnya saja, ketika DPR mengundang DPD untuk ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, atau ketika pihak DPD mengajukan RUU kepada DPR, atau ketika DPD meminta pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK, dan seterusny
a. Dan, fungsi legislatif hanya dipegang oleh DPR, sedangkan presiden dan DPD hanya menjalankan ‘fungsi konsultatif’ belaka.

Padahal, DPD dipilih melalui sistem distrik yang lebih accountable kepada konstituennya dan ‘lebih berat’ dibanding pemilihan anggota DPR. Akibatnya, adanya perwakilan wilayah (spatial representation) baik pada tingkat insitusi maupun legislasi tidak dengan sendirinya meningkatkan watak keterwakilan daerah di tingkat pusat.

Komisi Konstitusi secara tegas mempertanyakan, “Di manakah letak DPR dan DPD dalam konteks metamorfosis MPR dan perubahan proses legislasi? Jika DPD tidak ikut dalam pengambilan keputusan di bidang legislasi karena didominasi oleh DPR dan presiden maka macam apakah tipe legislator di Indonesia? Apa hubungan legislator ini dengan MPR?”

Kesimpulannya, sistem dua kamar yang dirancang MPR menurut Komisi Konstitusi tidak terkait dengan landasan bernegara yang disusun pada tahun 1945, juga tidak sesuai dengan bentuk negara, maupun bentuk pemerintahan manapun ataupun sistem pemerintahan tertentu. Dengan kata lain sistem bikameral yang diterapkan negara kita saat ini adalah bikameral “bukan begini-bukan begitu” alias bersifat kabur.

KEJAHATAN AGRARIA

Oleh:  Intsiawati Ayus

“Bangsa Indonesia (karena kebijakan Agrarishce Wet) akan menjadi bangsa koelie”, dan menjadi “koelie di antara bangsa-bangsa!” (Profesor Van Gelderen)
Demikian ungkapan populer seorang cendekiawan Belanda yang mengkritik kebijakan Agrische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870. Betapa tidak, salah satu aturan pada Pasal 51 I.S yang berbunyi: “Semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa itu eigendomnya adalah tanah domein atau milik Negara,” telah membuka peluang bermainnya pemodal besar asing untuk melahap lahan-lahan di Indonesia.

Agrische Wet yang didesakkan oleh Kelompok Liberal dalam Tweede Kamer Parlemen negeri Belanda ini pada dasarnya membawa misi kepentingan penjajah. Dengan menyelipkan ‘vervreemdingsverbod’, larangan penguasaan tanah pribumi oleh pihak asing, regulasi tersebut tampak seakan-akan melindungi rakyat, padahal, dalam prakteknya justru melapangkan jalan privatisasi pertanian dan berujung pada penindasan berkepanjangan.

Sejarah membuktikan bagaimana 70% rakyat yang tinggal di pedesan ketika itu terusir dari kampungnya dan sebagian terpaksa menjadi kuli. Zaman pun berganti, meski rezim Orde Lama melahirkan kebijakan landreform dalam UUPA 1960, tapi ketimpangan pemilikan lahan malah semakin parah. Birokrasi Indonesia yang berbelit-belit, data yang tidak akurat, aturan turunan yang ‘tak nyambung’, kurangnya tenaga ahli, serta posisi hukum adat yang tak jelas mengakibatkan pelaksanaan redistribusi menjadi ambudaradul.

Manipulasi Berkelanjutan
Era Orde Baru pun abai terhadap UUPA. Reforma agraria seolah dibekukan. Liberalisasi melalui UU PMA, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pokok Pertambangan mengacaukan sistem Perundangan-Undangan agraria menjadi tumpang tindih. Akibatnya, di balik ‘revolusi hijau’ swasembada pangan yang digadang-gadang, konflik agraria membuncah di daerah-daerah.

Berbagai praktek rekayasa hukum dan manipulasi berkepanjangan dengan seolah-olah merujuk UUPA hingga saat ini terus terjadi demi memberi keuntungan kaum pemilik modal. Kolaborasi dengan para pejabat menjadikan ekspansi kebun dan tambang perusahaan-perusahaan itu tak terbendung. Kejahatan agraria ini adalah pengkhianatan besar atas cita-cita dasar UUPA yaitu pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara,dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Lahirnya TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kepentingan. Sepi komitmen pemerintah, ikhtiar Komnas HAM bersama kalangan organisasi tani dan LSM untuk membentuk KNUPKA (Komite Nasional untuk Penanggulangan Konflik Agraria) akhirnya berhenti di tengah jalan karena pergantian penguasa.

Keppres No. 34/2003 telah memberi mandat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan revisi terhadap UUPA 1960, namun hingga sekarang tindak lanjut revisi tersebut sarat dengan pro-kontra. Dibentuknya Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Agraria hingga saat ini belum menunjukkan kinerjanya secara jelas.

Rakyat Bergelimpangan
Saya sempat lega dengan adanya kesepakatan Keputusan bersama antara Ketua BPN dan KAPOLRI pada tahun 2009 lalu tentang Penanganan Konflik Agraria. Namun, dua tahun kemudian bara konflik terbakar, insiden Mesuji, Lampung dan Sumsel di antara ratusan insiden lainnya. Walhasil, petugas malah terlibat, karena sistem pengamanan perusahaan-perusahaan yang berkonflik itu menggunakan jasa aparat plus preman plus pamswakarsa.

Tanpa persetujuan, tanah-tanah adat, kebun dan pemukiman direbut perusahaan. Rakyat yang hanya butuh hidup tenang dan menanam singkong bergelimpangan menyetor nyawa. KPA mencatat 1.753 kasus konflik agraria struktural, Huma mencatat 108 konflik di 10 propinsi, Sawit Watch mencatat 663 Konflik Perkebunan, BPN bahkan mencatat lebih dari 8000 konflik agraria di Indonesia. Birokrasi agraria terbukti membela Kaum bermodal, karena semua lebih manut isi kantong, di banding isi perut rakyat.

Pada Pidato Presiden 31 Januari 2007 SBY sempat mengumbar janji untuk menjalankan program reforma agraria secara bertahap,” “Program Reforma Agraria … secara bertahap … akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat … [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan.”

Redistribusi lahan untuk petani yang dikampanyekan oleh SBY ternyata hanya sebatas retorika. Rakyat diusir dari tanahnya dan secara data, tak ada lagi tanah tersisa untuk rakyat. Kalaupun ada, tanah-tanah bekas perkebunan itu rata-rata sudah kering. Lantas tanah yang mana buat Rakyat?

Kasus Pulau Padang
Kejahatan lingkungan adalah sebuah modus kejahatan kontemporer. Di balik perampasan sumber nafkah rakyat, kelangsungan hidup generasi berikutnya juga diluluhlantakkan. Dampak pelanggaran terhadap UU lingkungan meski lamban namun akibatnya fatal. Bencana asap, banjir, lahan kritis, kerusakan ekosistem, sampai percepatan abrasi dan penenggelaman pulau akan sulit dibendung teknologi apapun. Perusakan lingkungan jelas mengancam pemusnahan masyarakat lokal.

Karena aturan hukum yang masih lemah, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan jauh lebih sulit dari kasus kejahatan biasa. Pelakunya bahkan seringkali aman sejahtara, sementara kerusakan yang ditimbulkan menciptakan teror kemanusiaan.

Itulah yang saya lihat di Kepulauan Meranti. Dukungan terhadap aksi masyarakat Pulau Padang bukan hanya bagian dari tugas konstitusi tapi juga di antara bentuk kecintaan saya terhadap kelangsungan tanah kelahiran. Jikalahari mencatat bahwa perlawan serius dari masyarakat Pulau Padang pada 2011 ini telah berhasil menahan laju kerusakan lahan seluas 30.087 hektar hutan alam. Menurut data Jikalahari, selama 2011 ini tercatat sebanyak 86.345 hektar hutan alam di Riau hilang.

Sungguh ironis jika seorang Kepala Daerah lari dari tanggungjawab melayani masyarakatnya sementara komitmen para wakil daerah untuk membantu menyelesaikan masalah malah dituduh sebagai upaya politik. Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan mengungkapkan bahwa sesuai aturan yang berlaku peninjauan ulang terhadap SK Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 tidak dapat dilakukan tanpa adanya Surat Pencabutan Rekomendasi dari Sdr. Bupati Kepulauan Meranti. Dengan demikian maka tugas saya sebagai wakil daerah dalam rangka menjembatani dan memediasi kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat terkait kasus ini pada prinsipnya sudah selesai.

Permasalahan Pulau Padang merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaran proses perizinan, dan potensi pemalsuan data biofisik. Dengan adanya solusi yang adil dan bijaksana terhadap kasus ini maka akan menjadi salah satu model dan tonggak penting dalam melakukan upaya perbaikan tata kelola kehutanan, tata kelola lahan gambut, dan tata kelola pulau kecil di Indonesia.

Menyelesaikan konflik agraria bisa jadi artinya berarti menyelesaikan setengah permasalah di Riau. Dibutuhkan moratorium yang perizinan yang ketat diiringi pembuatan UU yang komprehensif dan tidak lagi sektoral. Wallahu a’lam.

NAKHODA PENJEMPUT TUAH

Oleh Intsiawati Ayus., SH, MH
Dimuat di Harian Riaupos, Pekanbaru.


“Menjemput tuah menjunjung marwah”, demikian pepatah Melayu. Siapa yang menjaga kehormatan, memuliakan akhlak, dan memelihara kualitas diri sendiri, maka sesungguhnya ia sedang menjemput keberuntungan dan kejayaan dalam hidupnya.

Begitu pula dengan sebuah negeri, jika para anak negerinya tak setia menjunjung kesebatian nilai-nilai luhur dalam mengolah anugerah yang diperolehnya, maka dipastikan negeri itu gagal menjemput tuahnya, yaitu keadilan dan kemakmuran.

Tuah pada hakikatnya adalah spirit, semangat, atau harapan yang memotivasi suatu masyarakat untuk berubah. Namun tuah itu bakal rusak tatkala marwah diluluh-lantakkan.  Cermin nyata dari pembentuk mutu marwah itu adalah para pemimpin negeri karena dalam diri merekalah tergambar karakter masyarakat yang menjadi pengikutnya.

Jelang sempena 55 Tahun Riau, banyak peristiwa menyentak nurani kita. Kasus suap dan korupsi kembali mencoreng kening negeri. Para nakhoda lokal menghempas marwah daerah yang semestinya dijunjung dan dijaga. Dari atas ke bawah; secara munfarid maupun berjamaah; bergantian antri diperiksa KPK dan menghadapi sidang pengadilan. 

Berdasarkan data Kemendagri, mereka yang tersandera kasus korupsi (kurun 2004-2012 ini) berjumlah 173 dari 525 kepala daerah atau 32,6 persen dari yang terpilih dalam Pemilukada langsung.

Tahun ini saja (2012) Mendagri mencatat 155 kepala daerah tersandung masalah korupsi dengan 17 orang di antaranya adalah gubernur. Riau dengan 13 kepala daerah termasuk urutan nomor wahid dengan persentase 46 persen.

Belum lagi pemeriksaan terhadap belasan anggota DPRD Riau –di antaranya sudah ada yang divonis— turut memuramkan jati diri anak negeri. Dalam kolomnya Tabrani Rab (Riau Pos, 6 Mei 2012) secara lugas menyindir telak, “Dulu Berjuang Kini Beruang” atau beliau meminjam bahasa almarhum KH Zainuddin MZ, “Setelah dapat kursi lupa Ayat Kursi…”


Pemilukada Mubazir
Memang, agar tidak lupa diri, selayaknya kita para pengemban amanah rakyat, setiap bakda salat mendawamkan Ayat Kursi. Karena Allah SWT tidak tidur dan mengetahui setiap langkah bahkan apa yang disembunyikan dalam benak makhluk ciptaan-Nya.

Yang perlu diingat pula bahwa ongkos kursi itu sungguh mahal. Setiap dilangsungkan Pemilukada, miliaran dana APBD tersedot, juga dana publik lainnya. Di samping ongkos penyelenggaraan, biaya masing-masing calon bahkan lebih fantastis lagi.

Berdasarkan penelitian Fitra (2011) pada 14 daerah di Indonesia ditemukan bahwa 10 daerah terpaksa memangkas belanja program dan kegiatannya di bidang pendidikan dan kesehatan, pada tahun Pemilukada diselenggarakan.

Tak terasa, sewindu sudah demokrasi lokal dalam Pemilukada dilangsungkan di Republik ini. Jika kita akumulasikan, sudah berapa puluh trilliun uang negara dihabiskan untuk helat Pemilukada seluruh Indonesia selama 8 tahun penyelenggaraannya?  Jumlah yang amat luar biasa. Namun, apa yang dihasilkan? Sungguh mengecewakan, buah dari demokrasi lokal itu justru menjadi kontestasi pemimpin-pemimpin nan tak elok! 

Banyak analisis dan pengamat yang menyatakan bahwa ini semua merupakan ekses negatif dari tingginya biaya pencalonan dan praktik money politic. Banyak kepala daerah terdesak mengejar pengembalian modal sosialisasi dan kampanye yang acapkali nilainya di luar akal sehat. Ekses lain dari besarnya biaya Pemilukada adalah negosiasi antara KPUD dan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. 

Oknum-oknum KPUD yang nakal, ada yang memainkan jurus negosiasi untuk melambungkan anggarannya. Atau sebaliknya, pihak KPUD justru tersandera anggaran sehingga akhirnya mereka terpaksa tunduk pada permainan tidak fair petahana (incumbent).  Jika demikian adanya, maka bukankah penyelenggaraan Pemilukada langsung selama ini alih-alih bermanfaat malah mubazir? Lantas apa langkah yang harus kita lakukan?

Jangan Biarkan Calon Bermasalah
Maksud Pemilukada langsung sebenarnya luhur, yaitu agar kedaulatan rakyat daerah dapat dijunjung. Namun, sistem ini juga selayaknya bisa menjamin munculnya nakhoda lokal yang membawa tuah.

Nakhoda yang bukan saja piawai dalam mengelola dan mengarahkan biduk kapal menuju tujuannya tapi juga mereka yang lulus prasyarat utama moral keteladanan pemimpin yaitu memiliki integritas tinggi.

Dengan semakin banyaknya kepala daerah dan wakil rakyat yang menjadi tersangka —bahkan menjadi narapidana— tentu menjadi persoalan besar bagi daerah. Bukan saja laju roda pemerintahan menjadi tersendat tapi moral masyarakat juga ikut terlucuti. Para tokoh pilihan sudah memberikan contoh yang buruk sehingga masyarakat terjerembab dalam krisis keteladanan.

Seorang Nakhoda daerah selayaknya menjadi solution maker, juga garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Jika sang nakhoda diberatkan kepalanya oleh beban-beban masalah sendiri, tentu tak banyak pikirannya bisa tercurah untuk daerah. Ia akan terlalu sibuk berkutat mengobati sakit peningnya, sementara angin di lautan semakin kencang dan gelombang kian meninggi. 

Kita tentu tak bisa membiarkan lagi munculnya tokoh-tokoh bermasalah atau diyakini turut bermasalah dalam panggung kepemimpinan Riau. Lancang Kuning yang sarat masalah ini bisa karam jika dipimpin nakhoda semacam itu. Kapal tradisional ini juga belum dilengkapi sistem autopilot, meski kapal induknya (baca: NKRI) disinyalir berlayar tanpa nakhoda. 

Sebelum segalanya terlanjur, pencegahan adalah utama. Saat ini terindikasi banyak sekali incumbent, bahkan tokoh-tokoh bermasalah ikut terjun kembali meramaikan bursa kepemimpinan Riau baik di tingkat kabupaten/kota maupun propinsi.

Untuk mencegah hal tersebut setidaknya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain sistem penyelenggaraan Pemilukada ke depan. Pertama, perlu diatur mekanisme pencegahan calon bermasalah berupa aturan yang tegas dan menghindari multitafsir.

Bahwa misalnya siapa saja yang berstatus saksi, tersangka, terdakwa ataupun terpindana tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon.Demikian pula soal waktu pidana kurungan, baik pidana 5 (lima) tahun atau kurang dari itu jika telah berkekuatan hukum tetap maka sang kepala daerah harus diberhentikan secara permanen. 

Demikian pula peran KPK untuk mempercepat pengusutan para incumbent agar tidak terlanjur mendaftarkan dirinya sebagai calon di Pemilukada berikutnya. Kedua, soal biaya Pemilukada. Potensi korupsi akibat tingginya biaya untuk menjadi kepala daerah ini perlu menjadi perhatian penting dalam pembenahan aturan Pemilukada. 

Agar jati diri bisa kembali, Riau perlu karakter pemimpin baru yang mampu menjemput tuah. Seseorang yang memiliki integritas, komitmen moral, dan track record bersih. Juga sekaligus berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah.

Tentunya dukungan moral dan pilihan seluruh anak negeri jualah yang menjadi penentu mewujudnya beragam tuah dan kegemilangan Riau di masa depan. Wallahu a’lam. Dirgahayu Riau ke-55! Jayalah tanah, air, dan udara kami, Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning.***

 

 

 

MEMBANGUN KESIAGAAN DAERAH

Oleh: Intsiawati Ayus, SH, MH

 

Resesi Uni Eropa dan bayangan kelam ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kemudian diikuti gejala stagnasi di kawasan Asia telah menciptakan iklim masa depan ekonomi dunia yang serba tak pasti. Meski banyak analis menganggap Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, namun pada kenyataannya Indonesia selama ini lebih banyak digerakkan oleh sektor makro finansial dan bukan pada sektor riil.

Sebagaimana diungkapkan Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam refleksi Akhir Tahun 2011 (22/12/11), kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih rawan karena potensi besarnya ‘bubble economy’ atau pergerakan ekonomi semu. Dengan begitu, skenario terburuk terjadinya rembetan dampak resesi global tetap menghantui negeri ini.

Terutama bagi daerah, di tengah berbagai kesenjangan yang kian menganga, resesi global jelas menjadi ancaman nyata. Daerah penghasil SDA seperti Riau, ke depan PAD-nya tentu akan melorot. Harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik tajam karena selama ini sebagian besar kebutuhan pokok kita masih mengandalkan keran impor. Sektor pertanian dan perkebunan juga harus siap mengantisipasi jebakan kredit seraya siap berjibaku menerima pukulan harga internasional karena ekonomi dunia diperkirakan berjalan merayap. Dan, yang fenomenal, kemungkinan terjadinya booming penganggur baru dari sektor-sektor yang langsung dihantam krisis.

Ketahanan Pangan dan Energi

Sementara itu, ancaman yang tak kalah seriusnya terkait resesi ini bagi daerah adalah situasi rawan pangan. Gagal panen di hampir semua sentra penghasil pangan pada tahun 2011 ini, termasuk di berbagai daerah di Riau yang diakibatkan cuaca ekstrim tentunya secara simultan akan menggerogoti ketahanan pangan daerah.

Kementrian Pertanian pernah mencatat bahwa sekitar 100 dari 349 Kabupaten di Indonesia saat ini berpotensi rawan pangan. Daerah-daerah tersebut menurut Kementrian memiliki kebutuhan pangan yang tinggi namun dukungan tanaman dan akses terhadap pangan begitu rendah.

Konversi lahan pertanian yang masif, ketergantungan yang tinggi terhhadap daerah lain, ditambah kegagalan program K2i dan program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) cukup menjadi peringatan bahwa di tahun depan jumlah desa yang kesulitan pangan di Riau akan membludak. Sebagaimana data Dewan Ketahanan Pangan Riau, 663 desa (dari sekitar 1600 desa) di Riau saat ini berstatus rawan pangan.

Namun, harapan itu sedikit tersisa, jika Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang draftnya sudah disiapkan oleh Pemprov, bisa segera disahkan di awal tahun 2012. Di samping harus tuntasnya RTRWN-RTRWP, Impementasi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) kita harapkan bisa mengatasi carut marutnya manajemen lahan pertanian di Riau dan ke depannya menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Ancaman lain yang memperburuk kondisi ekonomi daerah adalah soal krisis energi. Riau adalah bank energi nasional tapi sekaligus fakir dengan listrik. Di tengah kelimpahan minyak yang menghidupi republik ini dan gas yang dialirkan melalui pipa-pipa besar ke Singapura, Riau harus membayar ongkos penerangan dan penggerak mesin ekonomi dengan cara yang mahal; diesel-diesel kecil yang dialirkan dari kecamatan atau genset-genset kecil yang berisik di depan rumah. Gedung-gedung dan masjid nan megah, jembatan besar, dan jalan-jalan baru di berbagai Kabupaten/Kota di Riau hingga kini listriknya masih on/off.

Mengingat kebutuhan listrik yang demikian besar. Prioritas Kami, anggota DPD Riau hingga tahun depan, tetap akan melanjutkan upaya yang telah dirintis sepanjang tahun 2011, yaitu untuk menjadi katalisator dalam proses realisasi pengadaan sumber-sumber listrik di daerah, terutama untuk daerah-daerah yang miskin listrik. Kemitraan harmonis antara DPD dengan BP Migas, PLN, dan Pemerintah Daerah menjadi modal penting upaya ini. Salah satu contoh kecil, kemarin, telah diperoleh persetujuan BP Migas untuk Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petroselat dan PT. Siak Pertambangan & Energi (SPE). Insya Allah setahun ke depan Siak sudah memiliki PLTG sendiri yang memasok kebutuhan listrik domestiknya.

Tahun 2011 DPD telah merampungkan RUU Perubahan untuk UU No.22/2001 tentang Migas dan mengusulkan banyak perubahan penting dari pasal-pasal kontroversial. Kemudian pada tahun 2012 DPD siap menggodok UU tentang BUMD. Di antara concern Kami, anggota DPD asal Riau adalah terkait soal itu adalah salah satu aset energi dan ekonomi Riau yang kini tampak terlunta-lunta pengelolaannya. Selama kurun hampir 10 tahun produksi Blok CPP terus menurun secara drastis. Dari 22.000 barel per hari (bph) dari produksi awalnya hingga target lifting yang kini hanya 16.500 bph untuk tahun 2012.

Blok CPP adalah amanah dari Kongres Rakyat Riau II yang diperoleh dengan perjuangan berat, namun demikian, hingga kini belum tampak kontribusi nyata bagi peningkatan PAD, pemberdayaan potensi lokal ataupun transfer keahlian bagi SDM daerah. Dominasi Pertamina yang mengelola secara sentralistik Blok CPP dari Jakarta jelas menjadi penghambat kinerja produksi Badan Operasi Bersama (BOB) tersebut. Saat ini masih ada anggapan bahwa sebagai Perusahaan Nasional, Pertamina berhak diutamakan, namun nyatanya tidak tampak performa yang membanggakan.

Saat ini sumur yang masih aktif berjumlah 416 buah sedangkan 144 sumur lainnya sudah tidak diaktifkan. Sebagaimana diketahui, untuk pengaktifan sumur-sumur dibutuhkan investasi dan kemampuan teknologi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, sungguh tidak berlebihan rasanya jika kemitraan BOB selama 10 tahun ini perlu dilakukan peninjauan kembali.

Ketahanan Infrastruktur dan Ekonomi

Ancaman lain yang melemahkan daerah adalah minimnya panjang jalan yang diperparah dengan kerusakan sistem jaringan jalan. Kondisi ini secara langsung akan berimbas pada ketimpangan pembangunan antar wilayah dan laju pemiskinan masyarakat. Tingginya ongkos angkut, di satu sisi menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menurunkan harga jual produk pertanian/perkebunan. Pil pahit ini terutama harus ditelan oleh masyarakat di daerah terpencil. Menjadi wajib ke depan dorongan percepatan infrastruktur daerah menjadi menjadi agenda Kami, anggota DPD sebagai garansi bagi ketahanan ekonomi daerah.

Pada tahun 2011 DPD RI juga telah menyelesaikan RUU Perubahan UU No.38/2004 tentang Jalan. Jalan adalah salah satu unsur vital untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah. Ironisnya pemerintah pusat masih menyediakan dana yang sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini rasio panjang jalan arteri per sejuta orang Indonesia hanya 121 km, jauh tertinggal dari Jepang (9.422 km), Malaysia (3227 km), Korea (1986 km), China (1384 km). Rasio ini terkait erat dengan potensi mobilitas penduduk dan perkembangan ekonomi.

Sistem hierarki penyelenggaraan jalan melalui pengelompokan dan klasifikasi jalan telah menciptakan pola yang njelimet untuk perawatan jalan. Jika kita pulang menuju rumah, masuk dari jalan nasional kemudian masuk jalan propinsi, masuk jalan kabupaten, kemudian masuk jalan kecamatan, dan salah satu ruas rusak maka harus menunggu birokrasi yang lama untuk perbaikannya, kenapa tidak dikonsentrasikan pada satu penyelenggara pemerintahan saja di daerah? Ke depan kita berharap berbagai ketimpangan tersebut dibenahi.

Di sisi lain, selama tahun 2011, Kami dari Komite II DPD RI juga aktif mensosialisasikan dan mengkampanyekan pemanfaatan aspal Buton sebagai salah satu terobosan alternatif untuk menutupi kebutuhan infrastruktur nasional. Dalam konteks pemberdayaan potensi nasional dan daerah, dengan aspal buton Indonesia bisa berswasembada aspal alam, yang diperkirakan memiliki kandungan 650 juta ton dan bisa dimanfaatkan sampai 200 tahun ke depan.

Tahun depan penguatan ekonomi daerah harus tetap menjadi prioritas karena ketahanan eko
nomi daerah menentukan ketahanan ekonomi nasional. Saat ini perekonomian daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah oleh karena itu maka penguatan sektor UMKM tetap harus menjadi prioritas di tahun 2012. Di samping bisa berkembang lebih pesat, sektor ini telah terbukti tahan banting terhadap berbagai krisis. Pemberdayaan sektor riil juga terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi kita.

Penyelesaian konflik lahan dan percepatan pembagian lahan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta relaksasi modal bagi petani kecil di daerah merupakan kunci penting untuk meredam gejolak sosial sekaligus dampak krisis di daerah. Kita tidak ingin konflik-konflik agraria yang meningkat dan menguat di tahun 2011 membesar menjadi gejolak nasional di tahun 2012. Keserakahan jangan sampai membutakan hati, dengan sedikit lahan pun rakyat kecil bisa mandiri dan bertahan. Saat ini disparitas pendapatan di Indonesia sudah mencapai titik puncaknya.

Dalam munas APPSI (9/12/11), Presiden SBY menekankan kepada seluruh pimpinan daerah agar meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam hal ekonomi dan dunia usaha untuk menghadapi dampak krisis ekonomi global. Di tahun depan semoga Riau bisa bersiaga dan bertahan. Amiin. Selamat Tahun Baru 2012.

(Tulisan ini juga dimuat di Riau Pos edisi 2 Januari 2012)

DEMOKRASI YANG TERBAJAK OLIGARKI

 

Catatan Akhir/Awal Tahun

Oleh Intsiawati Ayus

 

 

Sepanjang Tahun 2011, demokrasi di Indonesia diterpa krisis serius. Bertubi-tubi kasus memalukan yang terungkap di DPR telah menciptakan kekecewaan yang mendalam bahkan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tersebut. Apalagi lembaga negara ini sebelumnya tampak lebih getol mengurusi hak-haknya sendiri ketimbang secara serius menuntaskan masalah yang mengemukan dan teriakan-teriakan rakyat di depan pagar gedung parlemen.

Berapa banyak kasus-kasus kontroversial yang merugikan bangsa dan negara baik secara moril maupun materil akhirnya hanya berujung pada transaksi politik belaka. Lahirnya keputusan dan pernyataan elit yang bertentangan dengan kehendak rakyat meneguhkan sinyalemen adanya oligarki parpol yang jelas-jelas membajak demokrasi kita. Parpol-parpol di parlemen seraya memproduksi masalah kini terjebak politik transaksi untuk saling mencari kesalahan sekaligus saling memproteksi kesalahan lawan guna menjaga kelangsungan eksistensi elit politik dalam kancah kekuasaan nasional.

Jika kita sekali lagi kritis menelisik sistem parlemen negeri tercinta ini maka senyatanya asal-muasal segala masalah itu berawal dari anomali dalam sistem pembagian kekuasaan legislatif. Realitas empiris menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi kelumpuhan sistem checks & balances yang akut dalam sistem parlemen. Desain dan proses politik Indonesia saat ini secara formal masih didominasi secara penuh oleh mereka yang duduk di kursi DPR. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya proses ‘saling imbang saling kontrol’ sehingga daulat rakyat-lah yang dimenangkan karena di sanalah sumber legitimasi tersebut.

Konstitusi negara saat ini cenderung inkonsisten dan tidak melembagakan adanya prinsip saling mengawasi secara seimbang antar cabang kekuasaan. Pembentukan perundang-undangan juga cenderung meneguhkan  monopoli kewenangan DPR di parlemen. Tak heran, jika kemudian terbuka peluang terhadap beragam bentuk abuse of power dan suburnya praktek mafia.

Krisis kepercayaan publik yang terjadi saat ini merupakan efek dari sistem parlemen yang berat sebelah. Prinsip checks and balances dinafikan sehingga salah satu kamar parlemen nasional menjadi monopolistik dalam kebijakan. Alhasil, kamar tersebut kemudian menjadi  sarang masalah yang meruntuhkan stabilitas bernegara dan perusak bagi tatanan yang telah dibangunnya sendiri.


Berbagi Kewenangan Parlemen
         Dengan demikian, jelaslah bahwa dorongan untuk mendudukkan para wakil daerah (DPD) pada porsi selayaknya bukanlah untuk kepentingan sepihak tapi merupakan bagian dari rasionalitas demokr
asi. Di samping prinsip persamaan hak dan kesetaraan, fakta politik telah menunjukkan bahwa sistem parlemen dua kamar yang seimbang dibutuhkan guna menciptakan fondasi bernegara yang lebih kukuh serta pemerintahan yang lebih terjaga integritasnya.

Di sisi lain, upaya penyeimbangan parlemen juga terkait penguatan lembaga legislatif guna mendukung kinerja yang lebih efektif. Sebagaimana diketahui kinerja legislasi DPR sejauh ini begitu amat rendahnya. Target rancangan UU yang tercapai masih jauh dari program legislasi yang dicanangkan. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi pernah melontarkan kritik bahwa anggota DPR mulai dari 2004 sampai sekarang belum banyak menghasilkan sesuatu untuk Indonesia. Adhie bahkan menantang untuk menunjukkan UU mana yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Sejalan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks di masa depan, keberadaan badan legislatif yang berfungsi lebih efektif dan maksimal merupakan kebutuhan yang urgen. Wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD) sudah saatnya membangun kebersamaan. Dengan adanya sharing kewenangan, DPD bisa bersinergi dengan DPR secara signifikan dalam meningkatkan produktifitas Undang-Undang di parlemen terutama terkait legislasi yang berimplikasi langsung terhadap hubungan pusat-daerah, persoalan otonomi daerah, pengawasan, serta anggaran daerah.

 

Peran Nyata Wakil Daerah

Lemahnya upaya dan kinerja DPR dalam mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan lokal dalam berbagai kebijakan nasional sepanjang tahun 2011 juga turut menciptakan kekecewaan yang berkepanjangan dari daerah-daerah. Sementara itu, Meski terpenjara batas kewenangan, kehadiran DPD selama ini telah mengisi berbagai peran yang dibutuhkan daerah serta telah memberikan banyak makna bagi keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah. DPD selama ini senantiasa berkomitmen dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah dalam proses penyusunan legislasi.

Upaya-upaya mediasi konflik lokal, penyerapan dan dukungan aspirasi, serta dalam membuka ruang akses daerah terhadap pengambil kebijakan di pusat adalah di antara peran-peran nyata yang dijalankan DPD selama ini. DPD juga telah berhasil memperjelas kedudukannya sebagai representasi wilayah melalui kemitraan kerja yang harmonis dengan seluruh entitas daerah.

Sebagai pengawal wilayah atau teritorial, DPD RI selama ini dituntut untuk lebih menguasai persoalan yang dihadapi daerah. DPD memiliki tugas dan kewajiban yang relatif besar untuk mendorong kemajuan daerah dan membantu realisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu ke depan, perlu dirumuskan adanya rumusan pelaksanaan fungsi anggaran yang melibatkan DPD.

Urusan fiskal nasional dan fiskal daerah selayaknya dilakukan split pembahasan; fiskal nasional adalah ranah DPR sedangkan fiskal daerah selayaknya menjadi ranah DPD. Dengan begitu, DPD yang juga terlibat dalam Musrembang dapat secara langsung berperan mewakili daerah dalam perdebatan pembahasan anggaran nasional mengenai mana anggaran yang akan dibiayai melalui APBN atau APBD. DPD juga menjadi pengawas langsung terhadap fungsi alokasi dan distribusi terhadap Dana Transfer di daerah sehingga bisa mencegah dan meminimalisir  terjadinya mafia anggaran dan korupsi di daerah.

Tak syak lagi, sejak kelahirannya, DPD memiliki relevansi dan urgensi yang signifikan dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan khususnya terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Frase terkenal Tip O’Neill ‘all politics is local’ merangkum prinsip bahwa keberhasilan para politisi terkait langsung dengan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah, khususnya masalah lokal bukan justru mencipta beragam masalah.

Di tahun 2012 kita berharap berbagai upaya perbaikan regulasi politik bisa selesai, baik itu terkait paket UU perpolitikan ataupun penyempurnaan sistem ketatanegaraan  melalui amandemen UUD 1945. Tentu itu semua harus diiringi penegakan hukum yang semakin tegas, serta semangat untuk saling menumbuhkan kesadaran moral di antara  wakil rakyat. Karena jika tidak, semakin banyak wakil rakyat yang &
nbsp;justru menjadi bagian yang korup membuat demokrasi di Indonesia kelak semakin dipertanyakan kembali kemanfaatannya.
Wallaahu a’lam.

*Penulis adalah Wakil Ketua Komite II DPD RI



 

 

SENGKETA TATA BATAS WILAYAH

Catatan Akhir Tahun 2010: Menyoroti Karut Marut Masalah Riau

 

Sengketa tata batas wilayah sepanjang 2010, telah menimbulkan banyak percikan yang menimbulkan api di sejumlah tempat. Baik sengketa antar propinsi maupun antar kabupaten/kota merupakan masalah penting yang harus segera dituntaskan pada tahun 2011 untuk meredam kobaran api yang lebih besar.

Sejak tahun 1998 soal tapal Batas Riau-Sumut ini belum jua tuntas. Sengketa di Dusun Kota parit, perbatasan Riau-Sumut telah memaksa warga membakar 1500 bibit kelapa sawitnya sendiri, di lahan sengketa. Pembakaran juga terjadi di rumah warga di Desa Batang Kumu (Riau) dan Desa Sungai Korang (Sumut). Pertemuan antar Pemprov yang digelar di Medan hanya membuahkan kesepakatan satu titik tata batas sepanjang 30 km di Rohil dan Rohul, dua titik batas lainnya gagal disepakati.

Selain Sumut, soal tapal batas propinsi yang belum jua selesai adalah dengan Sumbar. Sekitar bulan Juni 2010 rombongan Komisi A DPRD Sumbar sempat datang dan menagih janji kepada Gubri untuk secepatnya merealisasikan penuntasan tata-batas kedua propinsi.

Soal tapal batas antar kabupaten yang memanas di tahun 2010 adalah antara Kampar dan Rohul. Berbagai upaya dilakukan kedua belah pihak untuk mempertahankan lima desa (Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur). Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi nomor 135.6/824/SJ tertanggal 2 Maret 2010 tentang Pengesahan Status lima Desa, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Rohul kemudian dibatalkan oleh PTUN. Hingga saat ini kedua pihak masih bersikeras karena belum menganggap keputusan sudah final.

Ketidakjelasan tapal batas juga dialami Dumai dan Bengkalis. Warga yang tinggal di perbatasan hingga kini statusnya masih tidak jelas. Warga yang berada persis di perbatasan Dusun Baru/ Dusun Bukit Seludung Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu, banyak yang terpaksa membuat dua sertifikat tanah, yaitu dari Kotamadya Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

Penyelesaian tapal batas antara Inhu–Inhil yang ditengahi oleh BPN dalam melacak garis batas kedua kabupaten tersebut sejak tahun 1999 hingga kini masih menyimpan masalah. Yang terakhir, tata batas baru antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang ditetapkan pemerintah pusat hingga saat ini masih ditolak oleh masyarakat di 4 RW yang merasa bagian dari Kota Pekanbaru.

INFRASTRUKTUR YANG TERLUNTA

Catatan Akhir Tahun 2010: Menyoroti Karut Marut Masalah Riau

 

Lambatnya pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan menjadi masalah yang hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Riau sejak awal tahun hingga penghujung 2010. Sampai saat ini ratusan desa di propinsi Riau masih mengalami ketertinggalan karena isolasi akses kegiatan ekonomi.

Bukan hanya infrastruktur propinsi dan kabupaten, infrastruktur yang menjadi tanggungjawab pusat pun mengalami nasib yang terlunta-lunta. Lebih dari 720 km jalan negara di Riau saat ini hancur dan lebih 100 km di antaranya tergolong rusak berat. Tidak hanya sekadar berlubang-lubang, bahkan banyak di antaranya lebih cocok disebut kubangan kerbau karena besarnya lubang jalan. Ruas jalan negara menuju perbatasan Sumut di Rohul, atau menuju perbatasan Sumbar dari Pekanbaru, juga menuju Dumai dan Taluk Kuantan mer jalaupakan jalan negara yang terhitung rusak berat. Jalan lintas timur konon merupakan jalan negara terburuk di antara jalan negara lainnya di Sumatera.

Celakanya, biaya pemeliharaan jalan negara yang digelontorkan pusat ke Riau melalui APBN hanya seperempat dari kebutuhan sewajarnya. Setidaknya dibutuhkan anggaran kurang lebih 2 triliun untuk memperbaiki kondisi tersebut, namun Riau hanya mendapat jatah Rp 527 miliar pada APBN 2011.

Yang lebih memprihatinkan adalah kondisi jalan di kawasan Kepulauan seperti Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Tingginya biaya pembangunan jalan menjadikan pemerintah memangkas lebar jalan menjadi hanya sekitar 3,5 m saja. Akibatnya, setengahnya dari 70 kilometer jalan poros di Kabupaten Bengkalis misalnya, hanya bisa dilewati kendaraan roda dua saja. Bahkan banyak badan jalan di berbagai desa yang belum lama dibangun kemudian amblas akibat konstruksi jalan yang tidak memperhatikan kondisi alam. Sebuah ironi untuk kabupaten sekaya Bengkalis.

Hal yang serupa dialami daerah pemekarannya, Kepulauan Meranti. Lebih dari 62 persen jalan poros kabupaten terbelia di Riau ini kondisinya rusak parah. Kita bisa lihat misalnya di jalan poros bagian utara yang menghubungkan Desa Merbau, Tanjung Bunga, Semukut, Centai dan Desa Renak Dungun banyak ruas jalan yang rusak parah menyebabkan banyak kepentingan masyarakat terhambat.

Aksi blokir jalan yang acapkali terjadi di berbagai daerah, seperti Siak, Rohul, dan Kampar sebagai unjuk kekecewaan masyarakat menjadi ritual yang ditanggapi dingin oleh pemerintah daerah. Sebagai daerah industri dan perlintasan angkutan barang, truk-truk yang melintas baik di dalam maupun di luar kota Riau berat bebannya rata-rata bisa mencapai lebih dari 50 ton sementara kualifikasi jalan yang dibangun hanya mampu menahan beban sekitar 8 ton saja.

Yang tak kalah pentingnya, sebagai daerah yang memiliki banyak sungai, pembangunan jembatan adalah prioritas yang tidak bisa diabaikan di Riau. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban terjatuh ke sungai dan tewas seringkali diakibatkan kualitas jembatan yang seadanya. Sejumlah kecamatan yang jembatannya ambruk di Inhil dan Pelalawan pada tahun 2010 ini mengancam lumpuhnya aktivitas belasan desa.

Rencana pembangunan 5 bagian jembatan sepanjang 15 km yang menghubungkan gugus Kepulauan Meranti dengan pulau Sumatera perlu mendapat dorongan semua pihak agar realisasinya berjalan lancar. Dengan terbukanya akses tersebut diharapkan masyarkat Meranti mengejar berbagai ketertinggalannya.

Nihilnya investor yang sempat menciptakan pesimisme terealisasinya rencana proyek jalan Tol Pekanbaru-Dumai kini sedikit terjawab . Soal ganti rugi lahan yang menjadi sandungan kini tak lagi masalah setelah adanya komitmen pusat berupa dana Rp 142 miliar dari APBN 2011 untuk pembebasan lahan. Demikian pula dukungan dana 27,5 miliar dari APBD 2010 dan 2011. Tol yang menghubungkan Pekanbaru, Siak, Bengkalis dan Dumai sepanjang 134,80 kilometer yang diperkirakan menelan biaya Rp 8,37 triliun merupakan jalan tol pertama di Riau yang memiliki arti penting bagi kemajuan daerah.

Soal infrastruktur lain yang menyeruak ke permukaan di tahun 2010 ini adalah soal pelayanan air bersih. Ternyata, pelayanan air bersih Riau hanya teralisasi 7,17 persen, jauh dari target minimal 48 persen. Ini menempatkan Riau dalam posisi terburuk di Sumatera dan posisi kedua terbawah secara nasional setelah NTT. Meski sumber daya air melimpah dari 4 sungai besar, lemahnya manajemen PDAM Kabupaten/Kota berimbas pada minimnya pelayanan.